GAGASAN JOKOWI HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR HARUS DIDUKUNG OLEH SELURUH RAKYAT
Minggu, 22 Desember 2019
"Pernyataan Jokowi tersebut mungkin mengisi pengharapan lebih dalam benak rakyat, bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam upaya melakukan pemberantasan terhadap tindakan pidana korupsi"
ASPATAKI CHANNEL (JAKARTA) Korupsi adalah salah satu penyakit yang sudah sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Hampir seluruh masyarakat, sudah kehilangan kepercayaan terhadap negara akibat maraknya kasus korupsi.
Sebagai sebuah ucapan politik tentulah kalimat tersebut menjadi bahan agitasi yang cukup luar biasa yang mampu memberikan efek pada sebagian rakyat untuk menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap Negara (dalam hal ini pemerintah) terhadap luka yang cukup menganga akibat dari praktek brutal korupsi yang terus berlangsung di Negara ini.
Penilaian pemerintah tidak serius dalam melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan, Jokowi sendiri sendiri selaku presiden dinilai tidak konsisten dengan apa yang disampaikannya, kata salah satu koresponen Aspataki.
Sebut saja satu langkah yang diambil Jokowi berkaitan dengan pemberian grasi terhadap koruptor dalam kasus Anas makmun (mantan Gubernur Riau) dalam kasus alih fungsi lahan. Rentang waktu yang tidak cukup satu bulan tersebut, setelah pemberian grasi, muncullah ucapan tentang hukum mati koruptor. Dua fakta yang secara diametral saling berhadap-hadapan antara satu dengan lainnya. Dengan bahasa lain bisa disebutkan antara pengharapan yang diberikan dan kenyataan menjadi suatu paradoksial. Meskipun demikian, tetaplah harus dilihat alur dan sistem yang berlaku terhadap upaya pemberian grasi tersebut.
Sebagai Kepala Negara, banyak orang menyayangkan sikap Jokowi yang tidak konsisten dengan ucapannya. Menurutnya, seharusnya Jokowi menimbang terlebih dahulu sebelum berucap. Namun demikian, tetap lebih banyak yang tetap mendukung penuh wacana hukuman mati tersebut agar korupsi yang mendarah daging ini bisa dicegah sampai ke akarnya.
"Dalam posisi sebagai kepala Negara dan sekaligus kepala pemerintahan, tentu menjadi penting pertimbangan yang matang dalam melemparkan wacana pada publik. Termasuk dalam hal ini, wacana tentang “hukuman mati untuk koruptor”
Secara terpisah, Ketua Umum DPP Aspataki ( Saiful ) juga menyampaikan dukungan penuh kepada Pemerintah Jokowi, Saiful menyatakan mendukung penuh Jokowi yang ingin menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Bahkan, ia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar beramai-ramai menyatakan sikap bersama untuk mendukung Jokowi agar hukuman tersebut segera diterapkan.
"Kami dukung penuh presiden jika hukuman mati bagi para koruptor ingin diterapkan. Kami juga siap mengajak seluruh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Pekerja Migran, relawan dan rakyat Indonesia untuk bersama-sama mendukungnya gagasan Jokowi yang akan menghukum Mati Para Koruptor, apalagi Korupsi pada lingkup Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Karena korupsi adalah musuh bersama yang tidak boleh diberi ruang sedikitpun sekali lagi termasuk dugaan korupsi di sekitar Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia ( PMI ), tegasnya.(ADM)
ASPATAKI CHANNEL (JAKARTA) Korupsi adalah salah satu penyakit yang sudah sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Hampir seluruh masyarakat, sudah kehilangan kepercayaan terhadap negara akibat maraknya kasus korupsi.
Sebagai sebuah ucapan politik tentulah kalimat tersebut menjadi bahan agitasi yang cukup luar biasa yang mampu memberikan efek pada sebagian rakyat untuk menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap Negara (dalam hal ini pemerintah) terhadap luka yang cukup menganga akibat dari praktek brutal korupsi yang terus berlangsung di Negara ini.
Penilaian pemerintah tidak serius dalam melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan, Jokowi sendiri sendiri selaku presiden dinilai tidak konsisten dengan apa yang disampaikannya, kata salah satu koresponen Aspataki.
Sebut saja satu langkah yang diambil Jokowi berkaitan dengan pemberian grasi terhadap koruptor dalam kasus Anas makmun (mantan Gubernur Riau) dalam kasus alih fungsi lahan. Rentang waktu yang tidak cukup satu bulan tersebut, setelah pemberian grasi, muncullah ucapan tentang hukum mati koruptor. Dua fakta yang secara diametral saling berhadap-hadapan antara satu dengan lainnya. Dengan bahasa lain bisa disebutkan antara pengharapan yang diberikan dan kenyataan menjadi suatu paradoksial. Meskipun demikian, tetaplah harus dilihat alur dan sistem yang berlaku terhadap upaya pemberian grasi tersebut.
Sebagai Kepala Negara, banyak orang menyayangkan sikap Jokowi yang tidak konsisten dengan ucapannya. Menurutnya, seharusnya Jokowi menimbang terlebih dahulu sebelum berucap. Namun demikian, tetap lebih banyak yang tetap mendukung penuh wacana hukuman mati tersebut agar korupsi yang mendarah daging ini bisa dicegah sampai ke akarnya.
"Dalam posisi sebagai kepala Negara dan sekaligus kepala pemerintahan, tentu menjadi penting pertimbangan yang matang dalam melemparkan wacana pada publik. Termasuk dalam hal ini, wacana tentang “hukuman mati untuk koruptor”
Secara terpisah, Ketua Umum DPP Aspataki ( Saiful ) juga menyampaikan dukungan penuh kepada Pemerintah Jokowi, Saiful menyatakan mendukung penuh Jokowi yang ingin menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Bahkan, ia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar beramai-ramai menyatakan sikap bersama untuk mendukung Jokowi agar hukuman tersebut segera diterapkan.
"Kami dukung penuh presiden jika hukuman mati bagi para koruptor ingin diterapkan. Kami juga siap mengajak seluruh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Pekerja Migran, relawan dan rakyat Indonesia untuk bersama-sama mendukungnya gagasan Jokowi yang akan menghukum Mati Para Koruptor, apalagi Korupsi pada lingkup Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Karena korupsi adalah musuh bersama yang tidak boleh diberi ruang sedikitpun sekali lagi termasuk dugaan korupsi di sekitar Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia ( PMI ), tegasnya.(ADM)