KEMNAKER SIAP MENERIMA PENYERAHAN BLK DAERAH YANG TIDAK BERFUNGSI

“Kami siap menerima pengelolaan BLK milik Pemda yang tidak produktif menghasilkan tenaga kerja terampil karena menganggur lama selama di bawah kendali Pemda, ” ujar Menaker Ida Fauziyah

ASPATAKI CHANNEL-KEMAYORAN-
Tiga Provinsi berniat menyerahkan pengelolaan Balai Latihan Kerja milik Pemerintah Daerah (BLKD) ke Kementerian Ketenagakerjaan. BLKD yang akan diserahkan ke pemerintah pusat itu yaitu Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Sulawesi Utara.
Untuk Riau, Gubernur mau menyerahkan BLK pekanbaru, kampar dan dumai ke pemerintah pusat.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produkrivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono mengemukakan, alasan ke tiga provinsi menyerahkan BLKD itu ke pemerintah pusat ,karena
kebutuhan tenaga kerja terampil di daerah sangat besar, sementara pemda menyatakan tidak bisa optimal mengelola BLK nya.

Sebelumnya, Kamis (9/1) Gubernur Riau Syamsuar ,Plt. Disnaker Riau Jonly dan Sesdisnaker Riau Zulkifli menemui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan menyampaikan keinginannya menyerahkan beberapa BLKD.
BLKD yang akan diserahkan itu adalah BLKD Pekanbaru, BLK Dumai dan BLK Rokan Hulu.

Menaker Ida Fauziah pada rilisnya menyatakan kesediaanya menerima penyerahan itu.
“Kami siap menerima pengelolaan BLK milik Pemda yang tidak produktif menghasilkan tenaga kerja terampil karena menganggur lama selama di bawah kendali Pemda, ” ujar Menaker Ida Fauziyah

ASPATAKI mendukung optimalisasi BLK daerah untuk dikelola oleh pusat karena kenyataanya cukup banyak permasalahan BLK di daerah, dengan demikian tidak ada lagi lempar tanggung jawab di kemudian hari, urusan pelatihan di daerah yang BLK nya diserahkan ke Kemnaker maka tanggung jawan Pelatihan ada di Kemnaker", ujar Saiful Ketum Aspataki

Bagi anggota Aspataki di daerah yang mengetahui BLK daerah tidak berjalan dengan baik agar disampaikan ke Pemda agar pengelolaan BLK daerah diserahkan ke Kemnaker saja dengan demikian akan banyak Calon Pekerja Terampil yang akan ditempatkan oleh Aspataki kerja ke luar negeri, ujar Saiful

Sementara itu Sukiyo yang baru purna dari Binalatas Kemnaker Nopember 2019 menjelaskan, "Itu masih wacana, kalau berita diikuti hampir semua propinsi mau menyerahkan ke pusat, bukan karena anggaran daerah tdk punya tetapi sejak otonomi daerah digulirkan banyak sekali daerah yg tdk siap mengelola karena BLK tidak fokus menghasilkan PAD, yang pemda paham tusi BLK sangat sedikit sehingga BLK hanya investasi yg tidak menghasilkan PAD. Tapi sejak UU 23 tentang Otonomi Daerah ditjend DPOD Kemdagri tdk meloloskan penyerahan tsb, contoh BLK Palu sebelum gempa sudah berproses diserahkan mentah dipembahasan di DPOD, termasuk BLK Kupang.(ADM).

https://youtu.be/NqaOLdGoFDg

Bagikan Berita ini