Asosiasi Agen Seluruh Taiwan Datangi KDEI Minta Agar Penempatan PMI Segera Dibuka
Jumat, 12 Juni 2020
Setelah beberapa waktu lalu Asosiasi Agency bersurat ke Menaker RI melalui KDEI, kali ini Asosiasi Agen Seluruh Taiwan datang ke KDEI minta Agar penempatan PMI segera dibuka
dan Agar Menaker Ibu Ida Fauziyah Mencabut larangan TKI Terbang, Begini Jawaban KDEI Taipei sebagaimana direlease oleh SBMI di bawah ini.
Taipei, Aspataki Channel.com - Asosiasi Agen Seluruh Taiwan Datangi KDEI Minta Agar Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) segera dibuka dan Agar Menaker Ida Fauziyah mencabut larangan PMI terbang, begini jawaban KDEI Taipei
Taiwan, Kepala Asosiasi agen seluruh Taiwan (NESA) Hwang Gao-Jia bersama staf hari ini Kamis, (11/6/2020) berkunjun ke KDEI Taipei untuk mengadakan pertemuan guna membahas mekanisme dibukanya kembali pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Taiwan.
Dalam kesempatan tersebut hadir juga Kabid Ketenagakerjaan KDEI Taipei, Utha Djara yang didampingi beberapa staff naker lainnya.
Sebagaimana dijelaskan sekretaris TESA, Muriel Yu, pada Kamis sore (11/6), Hwang Gao-Jie mengharapkan Kabid Naker KDEI Taipei menyampaikan kepada Menteri Tenaga kerja Indonesia Ida Fauziah dan kepala BP2MI Benny Ramdani supaya melakukan pembatalan terhadap upaya pemberhentian pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Taiwan.
Menurut TESA saat ini jumlah PMI khususnya perawat pasien di Taiwan sebanyak 279.000 orang, merupakan yang terbesar di Taiwan, karakteristik etnisnya lembut dan stabil, serta sangat dipercaya oleh majikan, PMI adalah sumber perawat yang sejak lama diandalkan oleh orang Taiwan, memberi manfaat bagi keluarga majikan dengan pasien yang sakit kritis atau lansia.
Sementara itu, Kabid Naker KDEI, Utha Djara merasa cukup prihatin dengan hak dan kepentingan pekerja migran, ia juga menyinggung masalah karantina apabila pengiriman PMI dibuka kembali nanti.
Menanggapi permasalahan akan dibukanya kembali pengiriman PMI akhir Juni mendatang, Hwang Gao-Jia mengatakan, TESA dan Depnaker Taiwan telah menandatangani kerjasama untuk mendirikan kantor karantina dengan total ranjang berjumlah 620 buah, dan akan ditambahkan sewaktu-waktu apabila ranjang tidak mencukupi.
Sementara untuk biayanya, sesuai ketentuan yang ditetapkan di Taiwan biaya karantina ditanggung oleh majikan, pekerja migran tidak mengeluarkan uang sedikitpun.
Sedangkan untuk pasien yang dinyatakan meninggal karena terinfeksi, pemerintah Taiwan juga mempertimbangkan bahwa sebagaimana penduduk lokal, sebagian biaya ditanggung askes berdasarkan sistem asuransi kesehatan, serta TESA juga akan turun tangan membantunya.
Hwang Gao-Jie menambahkan, Taiwan merupakan negara yang memperlakukan pekerja migran dengan sangat baik. Sebagaimana contohnya pada tahun kemarin, 85% dari uang hasil open donasi yang dimobilisasi oleh badan amal milik NESA digunakan untuk membantu PMI.
Adapun dalam hal bantuan hukum, NESA memiliki 12 pengacara di seluruh Taiwan, mereka mengkhususkan diri untuk membantu pekerja migran yang terjerat tuntutan hukum secara gratis. 50% dari kasus yang ditangani adalah kasus PMI, dalam tahun 2019 saja ada enam PMI yang terjerat hukum, satu orang menerima hukuman percobaan sementara lima orang lainnya dinyatakan tidak bersalah.
NESA juga berharap bahwa dengan dibukanya kembali mekanisme pengiriman PMI, selain akan menyediakan sistem karantina yang paling aman bagi PMI, NESA juga akan terus menciptakan lingkungan kerja yang paling aman.
Sumber Suarabmi.tv
dan Agar Menaker Ibu Ida Fauziyah Mencabut larangan TKI Terbang, Begini Jawaban KDEI Taipei sebagaimana direlease oleh SBMI di bawah ini.
Taipei, Aspataki Channel.com - Asosiasi Agen Seluruh Taiwan Datangi KDEI Minta Agar Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) segera dibuka dan Agar Menaker Ida Fauziyah mencabut larangan PMI terbang, begini jawaban KDEI Taipei
Taiwan, Kepala Asosiasi agen seluruh Taiwan (NESA) Hwang Gao-Jia bersama staf hari ini Kamis, (11/6/2020) berkunjun ke KDEI Taipei untuk mengadakan pertemuan guna membahas mekanisme dibukanya kembali pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Taiwan.
Dalam kesempatan tersebut hadir juga Kabid Ketenagakerjaan KDEI Taipei, Utha Djara yang didampingi beberapa staff naker lainnya.
Sebagaimana dijelaskan sekretaris TESA, Muriel Yu, pada Kamis sore (11/6), Hwang Gao-Jie mengharapkan Kabid Naker KDEI Taipei menyampaikan kepada Menteri Tenaga kerja Indonesia Ida Fauziah dan kepala BP2MI Benny Ramdani supaya melakukan pembatalan terhadap upaya pemberhentian pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Taiwan.
Menurut TESA saat ini jumlah PMI khususnya perawat pasien di Taiwan sebanyak 279.000 orang, merupakan yang terbesar di Taiwan, karakteristik etnisnya lembut dan stabil, serta sangat dipercaya oleh majikan, PMI adalah sumber perawat yang sejak lama diandalkan oleh orang Taiwan, memberi manfaat bagi keluarga majikan dengan pasien yang sakit kritis atau lansia.
Sementara itu, Kabid Naker KDEI, Utha Djara merasa cukup prihatin dengan hak dan kepentingan pekerja migran, ia juga menyinggung masalah karantina apabila pengiriman PMI dibuka kembali nanti.
Seperti contoh, apabila PMI sudah masuk Taiwan apakah ranjang di tempat karantina akan mencukupi? Lalu siapakah yang akan menanggung biayanya?
Lebih lanjut Utha mengatakan, apabila setelah dilakukan pengobatan dan perawatan, akan tetapi pasien tidak bisa diselamatkan alias meninggal dunia, siapakah yang akan membantu prosesnya? Pemerintah, majikan atau siapa yang mengurus prosesnya?
- Selain itu, apabila setelah masuk Taiwan kemudian dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, siapakah yang menanggung biaya pengobatan selama perawatan?
Menanggapi permasalahan akan dibukanya kembali pengiriman PMI akhir Juni mendatang, Hwang Gao-Jia mengatakan, TESA dan Depnaker Taiwan telah menandatangani kerjasama untuk mendirikan kantor karantina dengan total ranjang berjumlah 620 buah, dan akan ditambahkan sewaktu-waktu apabila ranjang tidak mencukupi.
Sementara untuk biayanya, sesuai ketentuan yang ditetapkan di Taiwan biaya karantina ditanggung oleh majikan, pekerja migran tidak mengeluarkan uang sedikitpun.
Sedangkan untuk pasien yang dinyatakan meninggal karena terinfeksi, pemerintah Taiwan juga mempertimbangkan bahwa sebagaimana penduduk lokal, sebagian biaya ditanggung askes berdasarkan sistem asuransi kesehatan, serta TESA juga akan turun tangan membantunya.
Hwang Gao-Jie menambahkan, Taiwan merupakan negara yang memperlakukan pekerja migran dengan sangat baik. Sebagaimana contohnya pada tahun kemarin, 85% dari uang hasil open donasi yang dimobilisasi oleh badan amal milik NESA digunakan untuk membantu PMI.
Adapun dalam hal bantuan hukum, NESA memiliki 12 pengacara di seluruh Taiwan, mereka mengkhususkan diri untuk membantu pekerja migran yang terjerat tuntutan hukum secara gratis. 50% dari kasus yang ditangani adalah kasus PMI, dalam tahun 2019 saja ada enam PMI yang terjerat hukum, satu orang menerima hukuman percobaan sementara lima orang lainnya dinyatakan tidak bersalah.
NESA juga berharap bahwa dengan dibukanya kembali mekanisme pengiriman PMI, selain akan menyediakan sistem karantina yang paling aman bagi PMI, NESA juga akan terus menciptakan lingkungan kerja yang paling aman.
Sumber Suarabmi.tv