Polda Metro Jaya tangkap Peretas website Kemenhub untuk jual Sertifikat Pelaut. Panglima TNI kerahkan anggota untuk berantas Sindikasi Perdagangan orang
Jumat, 26 Juni 2020
Jakarta - Oknum Peretas website Kemenhub untuk jual Sertifikat Pelaut dibongkar Polda Metro Jaya bersama Kemenhub RI dan mengamankan oknum sindikasi jual beli Serifikat Pelaut bagi para ABK dengan nilai keuntungan lebih dari 20 Milyad dan melibatkan tenaga honorer Kemenhub sebagaimana dijelaskan dalam jumpa pers Polda Metro Jaya (25/6).
Di tempat tepisah Panglima TNI saat menerima Kepala BP2MI berjanji akan kerahkan anggota untuk berantas Sindikasi Perdagangan orang di pintu pintu embarkasi Laut, Darat dan Udara.
Polda Metro Jaya menangkap 11 orang terkait pemalsuan sertifikat keterampilan pelaut. Dalam askinya, para pelaku meretas website Kementerian Perhubungan. Terkait hal ini, Kemenhub mengakui adanya kelemahan pada sistem IT.
"Tadi disampaikan sistem IT kita sudah kita upgrade selalu, security code kita upgrade selalu harapannya cukup proteksi, tapi nyatanya masih mudah dibobol," kata Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Agus H Purnomo dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Kamis (25/6/2020).
"Selain dengan cara automatic IT, untuk periode sistem baru siap kami double check semi manual, karena sertifikat dari lembaga pendidikan," ucapnya.
Agus juga memastikan akan bekerja sama dengan Badan Sandi Negara khusus siber untuk membantu amankan website Kemenhub.
"Kami kerja sama dengan Badan Sandi Siber Negara biar ke depan proteksi sudah lebih bagus walau kita sudah upgrading tapi faktanya demikian,"
"Iya terkait penangkapan sindikat pemalsuan sertifikat keterampilan pelaut dengan lakukan ilegal akses atau hacking pada website Kemenhub RI," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana di Polda Metro Jaya, Kamis (25/6/2020).
- Sertifikat palsu ini dijual dengan harga variatif sesuai tingkatan, mulai dari Rp 700 ribu hingga Rp 20 juta. Seluruhnya mendapatkan sertifikat dengan blangko asli Kemenhub dan data yang teregistrasi di website Kemenhub.
"Jadi sindikat pemalsu sertifikat pelaut telah operasi dari tahun 2018 sampai 2020. Selama 3 tahun mereka beroperasi jumlah sertifikat yang dipalsukan ada 5.041 sertifikat," ujar Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sudjana, Kamis (25/6/2020).
Panglima TNI Siap Kerahkan Prajurit Sikat Mafia Pekerja Migran
- TNI siap mendukung penuh langkah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam memerangi sindikasi penempatan pekerja migran nonprosedural atau undocumented. "TNI setuju dengan BP2MI dalam pemberantasan dan memerangi sindikasi penempatan PMI nonprosedural. Ini adalah praktik bisnis kotor yang harus segera diperangi," jelas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat menerima audiensi Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Jakarta, Kamis (25/6).
Panglima TNI juga akan melakukan operasi terpadu dalam memberantas mafia sindikasi pengiriman pekerja migran nonprosedural. Panglima TNI menyatakan siap menggerakkan seluruh anggota khususnya di daerah perbatasan, Embarkasi dan kantong-kantong potensial pekerja migran ilegal. "TNI sangat setuju dan akan sikat mafia sindikasi dengan membentuk operasi bersama," tegasnya.
Kepala BP2MI mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI yang memberi dukungan untuk memerangi mafia sindikasi penempatan PMI nonprosedural.Saiful Ketum Aspataki apresiasi kerja Polda Metro Jaya dan Kemenhub dalam membongkar kejahatan jual beli Sertifikat Pelaut yang melibatkan oknum tenaga honorer, kasus mana terbongkar dari keterangan para ABK yang diperiksa Polda Metro Jaya, ujarnya.
Membongkar Kejahatan sindikasi kejahatan perdagangan orang yang melibatkan Panglima TNI sebagaimana diinginkan oleh Kepala BP2MI adalah hal yang sangat positif, "Saya yakin akan lebih efektif sehingga akan banyak manfaat dan akan mengurangi pelaku Ilegal yang selama ini menjadi musuh bersama, kata Saiful
