Komisi IX: Nakes Curhat Minta Jangan Divaksin Corona Duluan, DPR Dulu
Jakarta - Rencana pemerintah terkait program vaksinasi corona terus disosialisasikan ke masyarakat. Pemerintah menyebut untuk tahap awal, vaksinasi akan dilakukan ke tenaga kesehatan.
Namun demikian, dalam rapat bersama Kemenkes, BPOM hingga BNPB, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menyiratkan masih ada 'keraguan' yang dirasakan tenaga kesehatan.
Malah mereka kerap mengirim pesan singkat ke Nihayatul agar lebih baik anggota DPR duluan yang disuntik vaksin.
"Perlu kita tanya juga ke Bio Farma karena mereka melakukan uji klinis dan terlibat dalam pengadaan ini," kata Nihayatul, Kamis (10/12).
"Ini banyak tenaga kesehatan yang WA ayo jangan nakes dulu tapi DPR dulu biar bareng-bareng, " tambah anggota fraksi PKB itu.
Hal ini tentu menandakan pemerintah harus semakin masif mensosialisasikan data keamanan vaksin Sinovac yang baru tiba di Indonesia. Apalagi dibanding vaksin lain, Sinovac belum mengeluarkan data interim uji klinis III terkait efficacy.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning mengingatkan efektivitas vaksin harus bisa dipastikan secara menyeluruh. Termasuk sejauh mana efek samping yang ditimbulkan.
Dia mengingatkan kasus yang pernah terjadi di Jabar sebelumnya. Hal itu berkaitan dengan vaksin anti filariasis.
"Ini sih menambah wawasan kita. Saya ingat pengalaman waktu itu pernah terjadi kita masalah untuk anti filariasis. Di Jabar tuh meninggal 12 orang. Akhirnya itu vaksin itu di Afrika ditolak, di India ditolak. Itu saja sebagai tambahan," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan pemerintah bakal hati-hati. Dia menyebut semua yang dilakukan juga berkoordinasi dengan WHO termasuk memprioritaskan kelompok tenaga kesehatan.
"Kita sudah mewadahi semua hanya ini adalah arahan WHO untuk nakes dulu. Kami hanya mengikuti panduan WHO," pungkasnya.
Sumber : Kumparan