Demi Pelayanan Mudah, Murah, Cepat dan Aman Untuk PMI, Aspataki Siap Dukung Usulan Pemerintah Banyuwangi
Foto suasana Rakor di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi
Kantor BNI BanyuwangiBanyuwangi - Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang warganya terbiasa bermigrasi dalam jangka waktu yang lama. Banyuwangi menempati posisi ke Lima dari sepuluh besar wilayah Kabupaten/Kota yang terbanyak jumlah pekerja migrannya. Bahkan pada 2021, banyuwangi menduduki peringkat ke-4 setelah Ponorogo, Blitar, dan Malang di peringkat satu. Namun, dengan tingginya jumlah pekerja migran ini tidak tercermin pada pelayanan di lembaga-lembaga infrastruktur penempatan di Banyuwangi. Ini disebabkan Banyuwangi merupakan daerah rekrut dalam terminologi pelayanan pekerja migran.
Kantor BPJS BanyuwangiPerekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Banyuwangi lebih banyak diproses keluar Banyuwangi mengikuti dimana letak Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ataupun Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang merekrutnya.
Menyikapi fenomena tersebut dan dengan semangat memaksimalkan pelayanan bagi CPMI/PMI asal Banyuwangi, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Banyuwangi, Abdul Kadir, menginisiasi Rapat Koordinasi (Rakor) pemangku kebijakan PMI Banyuwangi di Gedung BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi, Rabu (23/3/ 2022).
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan Instansi terkait seperti BP2MI Banyuwangi, BPJS Ketenagakerjaan, BNI, RS Graha Medika Banyuwangi, serta Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (ASPATKI).
Selain membicarakan transformasi proses PMI berbasis domisili, Rakor ini juga membahas kendala penempatan sebagai akibat pandemi covid 19 dan juga persoalan pembebasan biaya penempatan dan implementasi KUR.
Kadisnaker Banyuwangi, Abdul Kadir dalam sambutannya menyampaikan harapnya agar P3MI dapat berproses di Banyuwangi, sehingga pelayanan pemerintah kepada CPMI/PMI bisa lebih maksimal, selain itu kami meminta supaya pembayaran BPJS PMI juga dilakukan di kantor BPJS Banyuwangi sehingga tidak seperti sekarang yang justru lebih banyak dilakukan di luar kota.
Selain itu, Abdul kadir menyebutkan bahwa ada 36 LPK terakreditasi di Banyuwangi yang siap untuk dikerjasamakan dan juga BLKLN Muncar Banyuwangi milik Pemerintah saat ini sedang membangun shelter khusus CPMI untuk pelatihan CPMI kedepannya.
Sementara itu, Koordinator Pos Pelayanan BP2MI Banyuwangi Muhammad Iqbal dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tidak lagi ada istilah daerah rekrut, karena semua daerah menjadi daerah daftar dan mendekatkan pelayanannya kepada CPMI. Trend seperti ini terbukti berakibat pada timbulnya potensi overcharging karena munculnya biaya yang tidak terdeteksi diluar dari skema pembiayaan yang seharusnya sebagai akibat proses yang panjang dan jauh dari daerah asal.
Iqbal juga menambahkan saat ini Banyuwangi terus berbenah dengan melengkapi infrastruktur penempatan PMI apalagi dengan telah adanya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Banyuwangi maka seharusnya tidak ada alasan untuk P3MI untuk tidak berproses di Banyuwangi.
Ditambah Iqbal, saat ini Pemerintah Daerah Banyuwangi telah membentuk LTSA di Banyuwangi apalagi dalam waktu dekat akan diinisiasi penambahan dua lagi sarana kesehatan PMI di Banyuwangi maka seharusnya rekan-rekan P3MI sudah mulai bergerak menyebar ke daerah-daerah kantong PMI dan tidak lagi terkonsentrasi pada wilayah tertentu.
"BP2MI Banyuwangi bersama Stakeholder untuk dapat memberikan Pelayanan Mudah, Murah, Cepat dan Aman Untuk PMI,” imbuh Iqbal.
Menyikapi permasalahan itu, Saiful Mashud Ketua Umum ASPATAKI yang hadir secara zoom mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung atas apa yang menjadi usulan dari Pemerintah Banyuwangi.
Demikian juga terkait dengan kebijakan KUR PMI yang akan difasilitasi oleh BNI Cabang Banyuwangi, termasuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi PMI, biaya test medical, biaya Pelatihan yang akan menggunakan KUR PMI khususnya PMI asal Banyuwangi, kata Saiful
“Kami akan menyampaikan mandat forum ini kepada anggota kami, namun kami juga berharap bahwa pelatihan PMI oleh Pemerintah Daerah bisa dilakukan dan dibuka peluang untuk bekerjasama dengan LPK-LPK swasta agar warga Banyuwangi bisa berlatih di daerah asalnya,” kata Saiful.
Cuplikan sambutan Saiful Ketua Umum Aspataki saat Launching KUR PMI di Bandung (15/3/2022)KUR PMI ASAL BANYUWANGI
Pada kesempatan tersebut Taufik, perwakilan dari BNI menyampaikan kesiapannya dalam pelaksanaan KUR PMI di Banyuwangi dan sekitarnya. “Saat ini BNI Banyuwangi telah ditetapkan menjadi salah satu dari piloting program Kredit Usaha Rakyat ( KUR) PMI gelombang dua bersama dengan beberapa cabang lain di Jawa Timur sehingga dalam waktu dekat BNI Banyuwangi dapat melayani penyediaan KUR bagi PMI. Namun saat ini untuk juklak pelaksanaan masih dalam tahap harmonisasi,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama RS Graha Medika Dr. Yesi meminta agar Disnaker dan BP2MI membantu pelayanan terhadap CPMI dapat lebih maksimal.
“Kami akan mempelajari dengan detail syarat-syarat pendirian sarkes PMI sesuai permenkes dan kami akan segera mengajukan kepada Kementerian Kesehatan karena jika melihat dari komponen pemeriksaan dan juga dokter ahli kami sudah memilikinya,” ungkapnya.** (Sumber : Humas/BP2MI Banyuwangi/III/RIK/TDW)
